Dorong Petani Naik Kelas, BRMP Penerapan Gelar Bimtek Penguatan Organisasi dan Bisnis di Soppeng

Soppeng – Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas petani agar mampu menjadi pelaku agribisnis yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Penguatan Manajemen Organisasi, Bisnis, dan Permodalan Petani Pelaku Rantai Nilai yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Balai Riset dan Mekanisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan, yakni Shinta Anggraeny dan Sholih Nugroho Hadi. Bimbingan teknis ini difokuskan pada penguatan kelembagaan petani sebagai langkah strategis menuju terbentuknya kelembagaan ekonomi dan korporasi petani yang berkelanjutan.

 

Dalam paparannya, Shinta Anggraeny menyampaikan bahwa petani saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar, seperti fluktuasi harga hasil pertanian, lemahnya posisi tawar, tingginya biaya produksi, serta keterbatasan akses permodalan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah hasil pertanian belum sepenuhnya dinikmati oleh petani.

 

Menurutnya, solusi utama untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun organisasi petani yang kuat, transparan, dan terhubung langsung dengan pasar. Organisasi yang solid mampu meningkatkan posisi tawar petani, membuka akses kemitraan, mempermudah permodalan, serta mendorong kerja kolektif yang lebih efisien dan profesional. Selain penguatan kelembagaan, kemitraan menjadi strategi penting dalam pengembangan agribisnis petani. Kemitraan dapat melibatkan offtaker, industri, perbankan, dinas terkait, penyuluh, BUMDes, perguruan tinggi, hingga sektor logistik, baik dalam bentuk kerja sama produksi, pemasaran, pembiayaan, maupun pemanfaatan teknologi. Melalui bisnis kolektif, alur agribisnis petani dapat berjalan lebih terstruktur, mulai dari produksi sesuai standar, konsolidasi hasil panen, pengolahan dan pengemasan, pemasaran berbasis kemitraan, hingga pembagian hasil yang adil.

 

Sementara itu, narasumber kedua, Sholih Nugroho Hadi, menyoroti masih lemahnya manajemen keuangan petani. Banyak petani belum terbiasa melakukan pencatatan biaya, menghitung keuntungan secara tepat, serta mengelola risiko usaha, sehingga cenderung pasrah terhadap harga pasar. Ia menekankan bahwa agribisnis merupakan sistem yang utuh, mulai dari penyediaan input, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Oleh karena itu, petani perlu dibekali keterampilan bisnis seperti efisiensi biaya, manajemen risiko, pemenuhan standar mutu, pemahaman pasar, dan pembukuan yang transparan.

 

Pada sesi tanya jawab, sejumlah penyuluh dan pelaku usaha tani mengungkapkan berbagai persoalan di lapangan, seperti sulitnya menggerakkan anggota kelompok, anjloknya harga saat panen raya, rendahnya minat petani bergabung dalam kelompok tani, serta kendala dalam klaim asuransi pertanian.

 

Menanggapi hal tersebut, para narasumber menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan anggota kelompok, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan nilai tambah produk, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan pengembangan kelompok tani perlu dilakukan secara kontekstual dan adaptif.

 

Bimbingan teknis ini menegaskan bahwa masa depan pertanian berada di tangan petani yang terorganisir, melek bisnis, mampu bermitra, dan adaptif terhadap teknologi. Dengan penguatan organisasi, keterampilan bisnis, serta dukungan kebijakan yang tepat, petani diharapkan mampu membangun korporasi yang terintegrasi dalam rantai nilai agribisnis modern dan berkontribusi pada kemandirian pangan nasional.