BBPPMP Gelar Forum Konsultasi Publik: Dorong Transparansi dan Peningkatan Mutu Layanan Publik

(21/10/2025) Bogor – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi layanan, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Penerapan) bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang ada di 33 provinsi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa (21/10) secara hybrid.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi perwakilan pengguna layanan, stakeholder layanan, praktisi, media massa, dan organiasi masyarakat sipil. Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui forum ini, BRMP Penerapan membuka ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat pengguna untuk menampung aspirasi, saran, serta masukan terhadap draf standar pelayanan publik lingkup BRMP Penerapan.

Kepala BRMP Penerapan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP menjadi bagian dari komitmen BRMP Penerapan untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. “FKP adalah wadah kolaborasi dan evaluasi yang sangat penting bagi BRMP Penerapan untuk memastikan seluruh layanan berjalan secara transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Perwakilan KemenPANRB dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan publik yang lebih proaktif, cepat, dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses peningkatan layanan.

Sementara itu, perwakilan Biro OSDMA Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa ke depan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara tematik, disesuaikan dengan masukan dan testimoni dari para pengguna layanan. Selain itu, sistem digitalisasi dan penyederhanaan prosedur perbenihan akan menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki mutu layanan publik di sektor pertanian.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara FKP sebagai bentuk komitmen bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik pertanian yang transparan dan berkelanjutan.